Bakal Seru Nih Adu Argumen Sama Oknum Polantas tentang Ambang Kebisingan Knalpot Motor..

knalpot ini termasuk berisik atau tidak yaaa…??

Seandainya ane ditilang karena menggunakan knalpot non standar pabrikan, bakal seru nih ceritanya.. Kenapa ane bilang seru debat dengan polisi…??

Karena di satu sisi Polisi adalah penegak aturan, namun di sisi lain dasar aturannya tidak eksak dan berpotensi menimbulkan subjektivitas. Akibatnya tindakan main tilang juga berpotensi terjadi.

Kalimat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto turut menggambarkan betapa aparat polisi dibuat kebingungan mengenai ambang batas kebisingan knalpot motor. Lha, kalau diubek-ubek di UU nomor 22 tahun 2009, referensinya tidak disebutkan dengan pasti.

Berikut bunyi Pasal 48 Ayat 3 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut:

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

• emisi gas buang;
• kebisingan suara;
• efisiensi sistem rem utama;
• efisiensi sistem rem parkir;
• kincup roda depan;
• suara klakson;
• daya pancar dan arah sinar lampu utama;
• radius putar;
• akurasi alat penunjuk kecepatan;
• kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
• kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Dan juga kutipan perkataan Pak Rikwanto sebagai berikut:

“Yang jelas sementara ini knalpot racing yang terdengar mengganggu lingkungan dan menyakitkan telinga, maka akan kami tindak,” katanya.

“Dan ini memang ada ukurannya. Sementara ini alatnya itu ada tempatnya seperti di Dishub dan Kementrian Perindustrian, tapi kalau di lapangan itu bicara standarnya saja. Apakah itu sudah sesuai dengan standar pabrikan atau tidak”

Nah..lo..pada point b tersebut, berapa sih ambang batas kebisingan yang dimaksud…??

Sekarang kita lanjut ke Peraturan Pemerintah (PP) no. 5 tahun 2012 pasal 66 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

1. Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan desibel (A) atau dB (A).
2.  Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi ambang batas.
3.  Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Okeh..di PP 55 tahun 2012 ternyata juga gak jelas, dan malah merujuk ke peraturan kementerian lingkungan hidup..

Kita buru lagi dasar aturannya di  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru yang diteken Menneg LH Rachmat Witoelar pada 6 April 2009. Peraturan ini menjelaskan secara rinci mengenai ambang batas kebisingan berikut cara mengukurnya.

Cukup ribet dan presisi kan metode pengukurannya? Silakan baca di link ini.

Dalam Permen LH tersebut disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db.

ambang batas kebisingan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 (sumber: Edo Rusyanto)

Nah, sampai sini mulai jelas bahwa untuk menentukan ambang batas kebisingan memerlukan alat dan metode khusus.

Kesimpulannya, Pak Rikwanto gak bisa begitu saja hantem kromo main razia dan main tilang sembarangan hanya karena sebuah motor tidak memakai knalpot standar pabrikan. Lha..omongan Pak Rikwanto itu gak punya dasar aturan yang baku…!!

Pernyataan dan tindakan polisi pun harus berdasarkan pada aturan yang baku, tertulis dan eksak batas-batasnya. Masyarakat juga punya hak untuk mengkritik para pelayan masyarakat bin penegak hukum ini.

Pastinya kalau dasar aturan mengenai ambang kebisingan kendaraan bermotor ini baku dan jelas batas-batasnya dan dilaksanakan dengan “best practice” oleh anggota polantas, para pemakai knalpot non-standar (termasuk ane) pun tidak keberatan untuk mengganti knalpot dengan standar pabrikan.

Tapi kalau dasar aturannya tidak jelas dan malah terkesan subjektif, ya siap-siap saja adu argumentasi dengan ane. Karena telinga Pak Polisi bukanlah alat ukur kebisingan..

Bukan begitu…??