Pita Hitam untuk Keamanan dan Kenyamanan Berkendara di Indonesia

foto dari TKP (sumber: forumbebas.org)

kegagalan transportasi publik ditanggung rakyat dengan darah dan ceceran otak

Entah apa yang ada di pikiran keluarga almarhumah pasca kecelakaan yang membuat Windi Mulasari harus meregang nyawa di.Jl. Jendral Sudirman, Jakarta kemarin pagi (11/8). Kejadian naas tersebut seolah mengamini pernyataan eyang Edo Rusyanto atas risetnya bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi adalah pada pagi dan sore hari, ketika orang berangkat dan pulang kerja.

Disebutkan di beberapa media online bahwa Windi yang mengendarai Honda Vario berada pada bagian kanan jalan, karena kaget dan ingin menghindari lubang di kanan jalan tiba-tiba ia jatuh dari motor dan dari belakang, sebuah bis langsung melindas kepala Windi hingga tewas. Pemakaian helm pun menjadi tak berguna melawan gilasan ban bis kota.

lihatlah kondisi jalannya..

Pemberitaan pun tak urung mengangkat nama Departemen Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara jalan. Sementara itu pernyataan dari Kepolisian menyatakan bahwa tewasnya Windi adalah murni human error, alias kesalahan Windi sebagai pengendara. Apakah benar HANYA human error penyebabnya..?

Dari sudut pandang ane tidak demikian adanya..

Terdapat porsi kesalahan yang juga harus ditanggung oleh penyelenggara jalan dan juga pengelola angkutan umum, selain porsi yang dilakukan oleh alm. Windi.

Pertama. Jl. Sudirman di depan Summitmas building itu memiliki penutup saluran air pada bagian kanan jalan dengan perbedaan ketinggian yang cukup signifikan untuk membuat pengendara motor terjeblos dan oleng pengendara. Mari kita alokasikan ketidaknyamanan ini sebagai tanggung jawab penyelenggara jalan.

Kedua. Berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain di Jakarta ini sungguh tidak nyaman. Selain populasi kendaraan pribadi yang memacetkan jalan, Naik transportasi umum, kondisi dan layanannya jauh dari layak. Ditambah lagi, berkendara disekitar angkutan umum yang sedang berjalan ternyata SANGAT BERESIKO.

Warga Jakarta sudah hampir pasti sangat geram namun sudah kepalang terbiasa melihat ulah pengemudi angkutan umum, sebut saja dari mulai mikrolet, metromini hingga bus besar PPD maupun Mayasari Bakti. Tingkah pengemudinya hampir tidak pernah peduli lalu-lintas sekitar, apalagi karena sistem setoran yang makin membuat perilaku berkendara mereka sruntulan bin ugal-ugalan.

Lihatlah nasib almarhumah Windi, sudah jatuh karena kondisi jalan yang buruk, langsung dihabisi oleh angkutan umum. Bis besar yang melindas kepala Alm. Windi seolah adalah algojo yang siap mencabut nyawa mereka yang lengah di jalan. Ini bisa terjadi mengingat bis seberat itu tidak dapat langsung berhenti ketika di rem mendadak. Nyamankah kondisi yang serba under-pressure ini untuk kota sekelas Jakarta? Lengah sedikit, algojo jalanan siap mencabut nyawa…!!

Ketiga. Alm. Windi dari kacamata ane bukan hanya sekedar korban kecelakaan lalu lintas. Pada dasarnya ia adalah sama seperti ane, ente dan sebagian besar warga Jakarta umumnya, korban kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi umum yang aman dan terjangkau bagi warganya. Ane yakin, pilihan alm. Windi memilih motor matic sebagai solusi transportasi adalah karena buruknya sistem transportasi massal.

Hal ini menyebabkan almarhumah harus membeli motor dan mendadak harus menguasai cara berkendara motor matic. Apakah ia menguasai bagaimana berkendara yang aman? Apakah pada saat ujian SIM di SAMSAT, calon pemilik SIM diajari bagaimana cara menghindari lubang dan obstacle di jalan? Apakah almarhumah tahu apa itu swerving dan sikap pengendara terhadap lubang di jalan? Ane yakin TIDAK…!!!

Kegagalan penyediaan transportasi massal telah memaksa banyak orang tiba-tiba harus mahir berkendara motor, sementara tidak ada edukasi berkendara aman yang mampu menanamkan mindset bahwa naik motor itu sangatlah beresiko. Kapanpun dan dimanapun, bahkan di rute yang setiap hari rutin dilewati.

Kini, entah apa yang terjadi sepeninggal almarhumah, tidak ternilai berapa harga yang harus dibayar oleh keluarga beliau. Berapa orang yang dimiskinkan secara moril dan materiil..? Lalu apakah hak Windi atas penggantian kewajibannya membayar pajak kendaraan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas dan Jalan (SWDKLLJ)  – yang tertera di STNK kendaraan sebagai pengguna jalan dipenuhi oleh pemerintah..?

Ane hanya ingin mengingatkan hak pengguna jalan yang tercantum pada Undang-undang no.22 tahun 2009. Silakan dibaca di bawah ini. Jika kita peduli kepada perbaikan fasilitas umum di Jakarta, mari suarakan suara rakyat. Vox Populi, Vox Dei…!!

Last, mari kita baca dasar hukumnya.

Pasal 23

(1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 24

(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 273

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).